Kelola Aset Daerah, Pemkab Pandeglang Gandeng Kejari

PANDEGLANG, Bantenplus.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) atau penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dalam pengelolaan aset daerah, di Pendopo Bupati, Senin (23/4/18).

Dalam kesempatan itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakatan, selama ini kejaksaan selalu mendampingi dalam penanganan bantuan hukum baik perdata maupun tata usaha negara. Namun dirinya khawatir ada kehilafan terhadap pengelolaan aset daerah yang belum terurus atau masih dalam proses.

Irna menuturkan, selain bantuan hukum, dirinya juga berharap pihak kejaksaan dapat mendampingi Pemkab Pandeglang sebagai konsultasi hukum untuk dijadikan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah. "Dengah adanya pengacara negara permasalahan perdata kami dapat terselesaikan, serta kebijakan yang dibuat sesuai aturan. Dan selama ini kami merasa terbantu oleh pihak kejaksaan," tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Nina Kartini mengatakan, pada dasarnya bantuan hukum perdata dan tata usaha negara diatur dalam uu Kejaksaan No16 Tahun 2004 pasal 30 ayat 2 bab III dibidang Perdata dan Tata Usaha negara. "Bunyinya adalah kejaksaan dapat bertindak di dalam dan diluar pengadilan memberikan bantuan hukum dengan Suarat Kuasa Khusus (SKK). Jika Memorandum Of Understanding (MOU) sudah ditandatangani, tentu harus ada SKK, dengan itu kami dapat bertindak," katanya.

Menurut Nina, Kejaksaan juga dapat memberikan konsultasi hukum untuk pemerintah. Hal itu tercantum pada Pasal 34. " Kewajiban kejaksaan untuk mendampingi, jadi pemerintah untuk pemerintah, untuk itu kami tunggu SKK nya," tambahnya. 

Hadir dalam acara ini Sekda Pandeglang Pery  Hasanudin, para Assisten Daerah,  Inspektur Inspektorat Iskandar, dan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Amir/red)


    Berita Terkait