Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru,PC PMII Pandeglang Gruduk Pendopo Bupati

bantenplus.co.id - PANDEGLANG, Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa, diGedung DPRD dan Pendopo Bupati Pandeglang Kamis (7/9/2017). Dalam aksinya massa menolak kebijakan Bupati Pandeglang terkait pengadaan 4 mobil dinas jenis Toyota Fortuner tipe 2.4 G 4X4A/T DSL LUX, dengan harga senilai hampir setengah miliar.


Mereka menilai selama 2 tahun berjalan kepemimpinan Irna-Tanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pandeglang,mempunyai harapan besar bagi masyarakat. 

langkah – langkah pembangunan menjadi prioritas utama,akan tetapi itu semua seakan menjadi angan – angan semata tanpa ada fakta , predikat daerah tertinggal dan segudang masalah lain masih diahadapi Pandeglang. Belum lagi pemotongan DAU dan denda pengembalian Rp6 miliar sebagai buntut tidak terserapnya anggaran membuat kondisi keuangan Pandeglang semakin memprihatinkan.

Dengan kondisi keuangan Pandeglang yang saat ini terpuruk, Bupati Pandeglang malah membeli sejumlah kendaraan baru dengan dalih bentuk apresiasi pada pejabat vertical (KEJARI,KAPOLRES dan DANDIM ), akibatnya timbul dugaan bahwa langkah tersebut sebagai upaya melemahkan hukum di Kabupaten Pandeglang.


“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa ini upaya melegalkan atau melemahkan aparat dalam penanganan hukum.

Apakah Polres, Kejari, Kepala PN dan Dandim tidak punya kendaraan dari negara?,” teriak Ibnu Nasrullah Korlap (dua) dalam orasinya,


Mahasiswa menuntut pejabat vertikal tidak boleh membebani rakyat dan menolak pinjam pakai kendaraan dinas. Mahasiswa mendesak Bupati harus percepat pembangunan daerah yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan pembelian mobil baru.

“Bupati dan Wakil Bupati telah gagal dalam membuat kebijakan, DPRD telah lemah dalam menjalankan fungsi kontrol sebagai perwakilan rakyat. Masih banyak PR yang harus didahulukan seperti pengadaan mobil Damkar, dan Ambulance yang harus jadi perhatian jika harus berbicara kendaraan dinas,” tegas Korlap (satu) Muhamad Basyir.




(aldo&red)


    Berita Terkait