Isbatullah Ali Basja: Mosi Tidak Percaya Yang di Galang Itu Ngawur dan Tidak Sesuai Aturan Organisas

CILEGON - Bantenplus.co.id,


Pengurus Kamar dagang dan industri (KADIN) kota Cilegon, membantah semua pernyataan yang di tuduhkan oleh sekelompok orang yang menganggap sebagai pengurus dan para pengusaha terkait mosi tidak percaya terhadap Kadin di bawah Kepemimpinan Sahruji, hal itu di ungkap dalam konfrensi persnya di Kantor Kadin, Senin (25/3).

Isbatullah wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan kerakyatan menilai bahwa gerakan tersebut adalah tidak sesuai dan tidak berdasar,

Gerakan yang dilakukan oleh pengurus dan pengusaha itu di rasa aneh dan salah kaprah, karena yang mengevaluasi dan membuat surat Mosi tidak percaya itu, bukan dari pengurus Kadin,

"Aneh banyak yang bukan pengurus ikut, sehingga menurut kami, itu politis, bulan Oktober sudah ada Mukota, dan menurut saya kekisruhan ini, karena adanya Manufer yang dilakukan oleh salah satu kandidat, dan saya tekankan sekali lagi, proses itu salah kaprah," tegasnya.

Dia juga mengatakan, jika ada yang protes terhadap kepengurusan, silahkan, Kadin punya aturan organisasi sendiri,

" Terkait tuduhan yang kami baca di Media yang diungkapkan oleh Ahyadi Sanusi tidak mendasar, dan dia bukan sebagai pengurus Kadin. Menurut saya pro kontra dalam kepemimpinan ada yang bagus ada yang enggak. Evaluasi itu ada di mukota, baru bisa menvonis oh ketua kadin salah atau tidaknya, resmi atau tidaknya itu di forum. Mukota," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, kalau mau bersaing silahkan dan lakukan secara sportif jangan mengada - ada. "Kalau itu memang pengurus, silahkan tunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) Kadin, terus tunjukan Kartunya anggotanya, dan bersaing secara sehat, jika ingin mencalonkan ketua Kadin," tuturnya.

Menanggapi pernyataan dari Alawi Mahmud, pengurus Kadin Indonesia dia menyatakan bahwa pernyataan pengurus Kadin Indonesia sangat aneh dan janggal.

" Saudara Alawi itu ngawur, kita kadin kota, yah harus koordinasi dengan kadin Provinsi, baru kadin provinsi berkoordinasi dengan Kadin pusat, itu prosedurnya, kan aneh dan janggal dan melewati, jika kita harus berkoordinasi langsung dengan Kadin pusat," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Samudi, sebagai Komite tetap, menegaskan sesuai dengan aturan Undang - Undang, Perpres atau AD ART, Mosi tidak percaya ini, harus dilakukan oleh pengurus, paling sedikit 50 % + 1 dari pengurus.

" Sesuai aturan aja, kita organisasi Kadin punya aturan, bahwa Mosi tidak percaya ini harus dilakukan oleh 50 pengurus, jika tidak, ini dianggap ilegal," ucap Samudi

Di tambahkan H. Ismatullah wakil ketua bidang perikanan dan kelautan berharap para pengusaha kota Cilegon lebih bersikap profesional dan perbanyak silaturahmi,

" Menurut saya itulah yang perlu di garis bawahi, karena semua ini tentu ada muaranya, apakah ada kepentingan atau tidak?., Saya yakin ini sudah mengacu ketidak harmonisan, Jadi saya berharap kepada seluruh pengusaha Cilegon untuk bersikap profesional dan lebih memperbanyak silaturahmi, agar kota Cilegon lebih baik, lebih aman, juga lebih kondusif. Tentunya dari dukungan para pengusaha itu." Tutup Ismatullah.

Sementar itu di tempat yang berbeda, Zaenal Arifin yang juga mengklaim sebagai ketua bidang proferty dan Investasi menyatakan berbanding terbalik menanyakan posisi Isbatullah sebagai wakil ketua bidang ekonomi dan kerakyatan,

" Kalau Isbatullah menyatakan seperti itu , sebaliknya saya sebagai pengurus mempertanyakan posisi isbatullah apakah sah?., Saya tegaskan itu ilegal, karena saya sebagai pengurus tidak tahu, seharusnya penetapan itu saya di undang, ini saya tidak di undang dan tidak tahu. Harusnya ada pleno dulu untuk mengganti kepengurusan." Tegas Zaenal

Selain itu juga Zaenal mempertanyakan beberapa pengurus yang di pecat tanpa alasan,

" Ada pengurus yang di pecat, itu saya fikir tidak sesuai AD/ART, seharusnya ada hak jawab dari pengurus, di beritahukan dulu kesalahannya dan di lakukan teguran atau SP, jika mengulangi kesalahannya baru lakukan pemecatan." Tutup Zaenal.



    Berita Terkait